Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Download file PDF.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.
2. Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan.
3. Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
4. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang selanjutnya disingkat P4 adalah anggota rnasyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas Penghulu.
5. Akta Perkawinan adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan.
6. Buku Pencatatan Perkawinan adalah kutipan Akta Perkawinan.
7. Kartu Perkawinan adalah Buku Pencatatan Perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.
8. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
9. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
10. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pasal 2

(1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan. 

(2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.

(3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

a. pendaftaran kehendak perkawinan;

b. pengumuman kehendak perkawinan;

c. pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan 

d. penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

Pasal 8

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.

(2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

Pasal 17

(1) Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan.

(2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 18 

(1) Pasangan suarm istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan.

(2) Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan.

(3) Buku Pencatatan Perkawinan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Download Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Download File:

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.pdf

Sumber: https://kemenag.go.id

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Semoga bisa bermanfaat.

Berbagai Sumber

Bagikan Artikel ini